hari lembaga sosial desa

BAB I

LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN

I.          STANDAR KOMPETENSI :

1.         Memahami Sistem Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan

II.        KOMPETENSI DASAR                  :

1.1     Mengenal lembaga lembaga dalam susunan Pemerintahan Desa dan    Pemerintahan Kecamatan.

1.2     Menggambarkan struktur Organisasi desa dan Pemerintah Kecamatan.

A. Lembaga Pemerintahan Desa dan Kecamatan

1.  Pemerintahan Desa

v .    PEMERINTAHAN

1.      Pengertian pemerintahan

Syarat terbentuknya suatu negara adalah:

Ø  Adanya rakyat

Ø  Adanya wilayah

Ø  Adanya pemerintahan yang berdaulat

Ø  Adanya pengakuan dari negara lain

Negara merupakan suatu organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan.   Pemerintahan adalah sistem untuk menjalankan kewenangan dan kekuasaandalam mengatur  kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian – bagiannya.

Pernahkah kamu mengunjungi suatu desa? Tahukah kamu yang dimaksud dengan desa? Di manakah letak dan bagaimana suasana desa? Jika kita mendengar kata desa, yang muncul adalah sebuah tempat yang hijau dan letaknya jauh dari kota. Namun, sebenarnya desa tidak hanya terletak di kaki gunung, di dekat pantai, bahkan di pinggiran sebuah kota pun ada desa. Masyarakat di wilayah perdesaan memegang erat sistem persaudaraan antarindividu. Dengan demikian, hampir semua orang yang ada di desa tersebut saling mengenal satu sama lainnya. Kehidupan sehari - hari mereka masih tradisional. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencarian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang, dan beternak.Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda pada setiap daerahnya. Ada yang me nyebutnya "Nagari", seperti di Sumatra Barat, "Gampong" di Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di Sulawesi Selatan, "Kampung" di Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Maluku. Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang. Siapakah yang menjalankan pemerintahan di desa? Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan.

2.  Tugas dan tanggung jawab pemerintah

Tugas pemerintah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Ø  Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

Ø  Memajukan kesejahteraan umum

Ø  Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ø  Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adalah:

Ø  Menjaga keamanan dan ketertiban

Ø  Meningkatkan taraf hidup rakyat

Ø  Pemerataan pembangunan

Ø  Menyediakan sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain

Ø  Membangun dan memelihara lingkungan hidup yang sehat

Ø  Menyediakan bahan pangan, sandang, dan sarana hiburan yang terjangkau oleh masyarakat

Ø  Memelihara anak terlantar dan membantu fakir miskin.

B.     PEMERINTAH DAERAH

1.      Susunan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang mewakili pemerintahan pusat di suatu daerah dalam suatu wilayah satu negara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 dan pasal 18B UUD 1945. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut beberapa asas yaitu:

Ø  Asas Desentralisasi

Ø  Asas Sentralisasi

Ø  Asas Dekonsentrasi

Ø  Asas Tugas Pembantuan

2.      Pemilihan kepala daerah

Pilkada dilaksanakan dengan mendatangi tempat pemungutan suara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, lalu memilih gambar pasangan kepala daerah dan wakilnya yang menjadi pilihannya.

v Syarat – syarat warga negara yang dapat memilih:

Ø  WNI

Ø  Telah berumur minimal 17 tahun atau sudah kawin

Ø  Tidak sedang di cabut hak pilihnya

Ø  Tidak sakit ingatan

BAB 2

SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN

A.    SISTEM PEMERINTAHAN DESA

1.      SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memilikibatas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa.

Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat desa.

1.      Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut:

v Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa

v Membina kehidupan masyarakat desa

v Membina perekonomian desa

v Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

v Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

v Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

2.      Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup    :

1)      Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa

2)      Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada desa.

3)      Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan atau Pemerintah kabupaten/kota.

3.      Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan harus memperhatikan:

1.              Kepentingan desa.

2.              Kewenangan desa.

3.              Kelancaran pelaksanaan investasi.

4.              Kelestarian lingkungan hidup.

·         Tugas RT:

1)             Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung  jawab pemerintah.

2)             Memelihara kerukunan hidup warga.

3)             Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan. mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

·         Tugas RW:

1)             Menggerakkan swadaya masyarakat, gotong royong dan aspirasi masyarakat.

2)             Membantu pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pembangunan di kelurahan/desa.

3)             Pelaksanaan dalam menjebatani hubungan antar rukun tetangga dengan pemerintah.

v  GAMBAR PENDUDUK DESA

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa. Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik". Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Dengan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

     Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1.      Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

2.      Membina perekonomian desa;

3.      Membina kehidupan masyarakat desa;

4.      Memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat desa;

5.      Mendamaikan perselisihan yang terjadi padamasyarakat di desa;   

6.      Mewakili desanya baik di dalam dan di luarpengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang - undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Misalnya, untuk mencegah banjir LKMD dapat mengusulkan pembangunan tanggul atau dam kepada pemerintahan desa. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu - ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau 2.

2.   Pemerintahan Kelurahan

Setelah kamu memahami desa, kita akan mempelajari kelurahan. Apa yang kamu ketahui tentang kelurahan? Di manakah letak kelurahan? Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan.

Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain. Nah, apa saja tugas - tugas seorang lurah? Ayo, kita pelajari bersama-sama.

v  Lurah mempunyai tugas, di antaranya:

1.      Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

2.      Memberdayakan masyarakat;

3.      Melayani masyarakat;

4.      Menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tenteram dan tertib;

5.      Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat;

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW).

PKK ber tujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK mem beri bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan peng obatan gratis. Sesuai Pedoman Dasar Karang Taruna, pengertian Karang Taruna adalah Organisasi  Sosial  wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas  dasar  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  dari, oleh, dan  untuk  masyarakat  terutama  generasi  muda  di  wilayah desa/kelurahan  atau  komunitas  adat  sederajat  dan  terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Berikut kutipan isi pedoman:

v   Tujuan

Tujuan Karang Taruna adalah :

a.    Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan  kesadaran dan  tanggung  jawab  sosial  setiap  generasi  muda  warga Karang  Taruna  dalam  mencegah,  menagkal, menanggulangi  dan  mengantisipasi  berbagai  masalah sosial.

b.   Terbentuknya  jiwa  dan  semangat  kejuangan  generasi muda  warga  Karang  Taruna  yang  Trampil  dan berkepribadian serta berpengetahuan.

c.    Tumbuhnya  potensi  dan  kemampuan  generasi  muda dalam  rangka    mengembangkan  keberdayaan  warga Karang Taruna.

d.    Termotivasinya  setiap  generasi  muda  warga  Karang Taruna  untuk  mampu  menjalin  toleransi  dan  menjadi perekat  persatuan  dalam  keberagaman  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e.    Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna  dalam  rangka  mewujudkan  taraf  kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

f.     Terwujudnya  Kesejahteraan  Sosial  yang  semakin meningkat  bagi  generasi  muda  di  desa/kelurahan  atau komunitas  adat  sederajat  yang  memungkinkan

       pelaksanaan  fungsi  sosialnya  sebagai  manusia pembangunan  yang  mampu  mengatasi  masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

g.    Terwujudnya pembangunan  kesejahteraan  sosial generasi muda  di  desa/kelurahan  atau  komunitas  adat  sederajat yang  dilaksanakan  secara  komprehensif,  terpadu  dan terarah  serta  berkesinambungan  oleh  Karang  Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.Tugas

Setiap  Karang  Taruna  mempunyai  tugas  pokok  secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social  terutama  yang  dihadapi  generasi  muda,  baik  yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

v   Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :

a.    Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.

b.    Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.

c.    Penyelenggara pemberdayaan masyarakat  terutama generasi  muda dilingkunggannya   secara  komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.

d.    Penyelenggara  kegiatan  pengembangan  jiwa kewirausahaan bagi generasi  muda di lingkungannya.

e.    Penanaman  pengertian,  memupuk  dan  meningkatkan kesadaran tanggung jawab   sosial generasi muda.

f.     Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g.    Pemupukan  kreatifitas  generasi  muda  untuk  dapat mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  yang  bersifat rekreatif,  kreatif,  edukatif,  ekonomis  produktif  dankegiatan  praktis  lainnya  dengan mendayagunakan  segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

h.  Penyelenggara  rujukan,  pendampingan,  dan  advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i.   Penguatan  sistem  jaringan  komunikasi,  kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

j.   Penyelenggara  usaha-usaha  pencegahan  permasalahan sosial yang aktual.

     Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di suatu desa atau kelurahan. Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan. Pembinaan pemuda desa bertujuan agar pemuda desa, terutama pemuda putus sekolah, dapat memperoleh keahlian di bidang tertentu. Misalnya, pembinaan dalam bidang elektronika, kesenian, olahraga, atau lingkungan hidup.

       

Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa, dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda desa untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya. Karang Taruna merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa dan camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara generasi muda.

Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut.

v  Pendapatan asli desa yang meliputi:

1.      Hasil Usaha Desa;

2.      Hasil Kekayaan Desa;

3.      Hasil Swadaya Dan Partisipasi;

4.      Hasil Gotong Royong.

v  Bantuan Pemerintah Kabupaten Meliputi :

1.      Bagian Perolehan Pajak Dan Retribusi Daerah,

2.      Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Tingkat Daerah.

3.      Bantuan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi.

4.      Sumbangan Pihak Ketiga, Misalnya Berupa Dana Hibah.

5.      Pinjaman Desa

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, wewenangnya tidak boleh disalahgunakan. Nah, kamu sekarang sudah paham tentang pemerintahan desa, tetapi apa bedanya dengan pemerintahan kelurahan? Selanjutnya, akan dipelajari tentang pemerintahan kelurahan.

Sejak 1998, pemerintah pusat mencanangkan Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM dilaksanakan dalam upaya mengentaskan kemiskin an, perluasan kesempatan kerja di perdesaan, peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perdesaan. Pemerintahan desa atau kelurahan harus ikut berperan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan desa atau kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perbedaan antara desa dan kelurahan, dapat kamu lihat dalam tabel berikut.

Setelah kamu memahami perbedaan antara desa dan kelurahan, kita lanjutkan pembahasan materi pada pemerintahan kecamatan.

3. Pemerintahan Kecamatan

Kamu pasti pernah mendengar dan mengenal istilah kecamatan. Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan kecamatan? Apa tugas seorang camat? Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan lurah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcam). Adapun seorang camat mempunyai tugas sebagai berikut.

1.      Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2.      Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

3.      Mengoordinasikan penerapan dan pene gakan peraturan perundang - undangan.

4.      Mengoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan.

5.      Mengoordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan pemerintahan di tingkat   Kecamatan.

6.      Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.

7.      Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Camat harus mem pertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

B. Susunan Pemerintahan Desa dan Kecamatan

1. Pemerintahan Desa

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Perangkat desa umumnya adalah sebagai berikut.

a. Sekretaris Desa

Salah satu perangkat desa ialah sekretaris desa yang bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b.    Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatannya adalah enam tahun yang dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sama seperti kepala desa. Hal apa saja yang menjadi urusan perangkat desa? Perangkat desa merupakan badan yang ada di desa dengan tujuan membantu urusan dalam pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai berikut.

    Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT.

    Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

    Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat desa.

    Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD.

Dengan demikian, pemerintahan desa berperan bagi kehidupan masyarakat di desa.  Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah susunan pemerintahan desa berikut.

Kantor Kepala Desa Tegal sembadra

2.  Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

A. Lurah

1.      Lurah mempunyai tugas pokok menyelanggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.

2.      Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati yaitu:

1.      Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan

2.      Pemberdayaan masyarakat

3.      Penyelanggaran ketentraman dan ketertiban umum pelayanan masyarakt

4.      Pemeliaharanprasarana dan fasilitas pelayanan umum

5.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsi.

3.      Melaksanakan pelayanan, perizinan dan pemberian rekomendasi kepada masyarakat sesuai tugas dan lingkup kewenangannya

4.      Pemeliaharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kelurahan.

5.      Melaksanakan identifikasi potensi pendapatan daerah.

B.  Sekretaris Lurah

1. Sekertaris lurah mempunyai tugas pokok membantu lurah mengkoordinasikan  penyusunan program dan menyelanggarakan tugas program dan menyelanggarakan    tugas seksi secara terpadudan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh prangkat dan aparatur kelurahan.

2.  Berdasarkan tugas pokok diatas maka uraian tugas sekretaris

    lurah adalah sebagai berikut :

1.      Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunaan rancangan

2.      program kerja dan kegiatan dilingkungan kelurahan.

3.      Menjabarkan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.      Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelanggaran    evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum, sosial,ekonomi dan kesejahteran rakyat.

5.      Mengolah administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembekuan,verifikasi serta perbendaharaan di kelurahan.Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan di kelurahan.

 C.   Kasi Pemerintahan

    Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelanggaran pemerintahan  lingkup kelurahan sesuai ketentuan  yang berlaku.Menyelanggarakan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan penyelanggara bidang kesatuan bangsa politik dan pemilu, bidang pertahanan serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi Kepada masyarakat berdasarkan bidang tugas dan lingkup kewenangan kelurahan. Uraian tugas berdasarkan item diatas adalah sebagai berikut :

1.      Pengajuan kartu tanda penduduk

2.      Pembuatan kartu keluarga

3.      Rekomendasi surat pindah

4.      Rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

5.      Serat keterangan alih waris

 D.  Kasi Kessos dan Ekonomi Masyarakat

                   Seksi kesejahteran soial ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan  kegiatan perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UMKN, dan golongan ekonomi lemah, pertanian, perternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan, perlautan, perhubungan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan di wilayah kelurahan. Menyusun rencana dan melaksanakan pemberian bantuan dana bagi pembangunan desa, pembinaan UDKP dan usaha ekonomi masyarakat.

     Melaksanakan usaha sosial dan kesejahteran rakyat termasuk penyelanggaran pendidikan dan kesehatan sesuai kewenangan. Melaksanakan pengembangan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, kesenian, kebudayaan dan keluarga berencana di wilayah kelurahan. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan lembaga adat di wilayah kelurahan. Pembuatan surat keterangan tidak mampu,dan pembuatan rekomendasi nikah.

E.  Kasi Pemberdayan Masyarakat

v  Seksi pemberdayaan masyarakat bertugas yaitu  :

1.      menyelanggarakan urusan termasuk pembinaan ketahanan sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

2.      Melaksanakan bimbingan kelembagaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia lingkup kelurahan.

3.      Melaksanakan bimbingan teknis motivasi dan upaya-upaya penggalian kegiatan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayah kelurahan .

4.      Menganalisa dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat termasuk pembinaan ketahanan masyarakat.

5.      Melaksanakan pengawasan dan pengadilan atas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

6.      Pembuatan rekomendasi ijin mendirikan bangunan

7.      Pembuatan surat keterangan ijin usaha/pinjaman ke bank

8.      Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan kesejahteran keluarga melalui 10 program pokok PKK.

9.      Melaksanakan program kegiatan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera.

v  Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas yaitu          :

1.      melaksanakan pembinaan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

2.      Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap petugas pelindung masyarakat di wilayah kelurahan.

3.      Melaksanakan pembinaan fasilitas terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memilihara ketentraman dan ketertiban di  wilayah kelurahan.

                   Penegakan pelaksanaan PERDA keputusan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kelurahan. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. Jabatan fungional mempunyai tugas membantu lurah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai bidang tugas dan kealihan yang dimiliki.  Mengadakan koordinasikan dan sikonisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Membuat laporan baik lisan maupun tulisan kepada lurah sebagai penanggungjawaban atas pelaksanan tugasnya.

     Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh lurah sesuai bidang tugasnya. Dalam menjalankan semua perencanaan pem bangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya. Adapun yang menjadi tata urusan dalam kelurahan dapat dilihat dalam susunan pemerintahan kelurahan berikut ini.

3. Pemerintahan di Kecamatan

Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur yang mempunyai peranan penting. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut.

A.        CAMAT

Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Ø  Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

Ø  Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Ø  Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "Distrik".

v  Kedudukan dan susunan organisasi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Organisasi kecamatan dipimpin oleh : (1) satu camat, 1 (satu) sekretaris (kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing dikepalai oleh 1 (satu) kepala sub bagian.

Hubungan kerja

No. Hubungan Kecamatan dengan ...       Sifat Hubungan           Keterangan

1     SKPD Kab./Kota           Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional             Contoh : Dinas dan/atau UPT Dinas

2     Instansi Vertikal di wilayah kerjanya Koordinasi teknis fungsional   Contoh: Koramil,  Polsek, Mantri Statistik, KUA.Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya Koordinasi dan Fasilitasi.

v   Gambaran umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang -undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang -undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan -satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/wali kota.

     Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi

pemerintahan terhadap seluruh instansi  pemerintah di wilayah kecamatan,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio ku ltural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam rangka pela ksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/wali kota di wilayah kerjanya (Penjelasan Umum PP. 19 Tahun 2008). Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil. Syaratnya, yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentang pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

B.        KOMANDO RAYON MILITER ( KORAMIL )

Harus diketahui bahwa selama ini ada yang menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kecamatan, tugas untuk menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayon Militer (Koramil). Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan tingkat kecamatan dari TNI yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil)

·      Tugas Pokok

Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu.

Di dalam kerangka Sishankamrata itu (berdasarkan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinamakan Siatem Pertahanan Semesta), Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg).

·      Sejarah

Pada tahun 1950an, peran ini dilakukan oleh BODM (Bintara Onder Distrik Militer) dan pada tahun 1960an disebut Puterpra/Buterpra (Perwira/Bintara Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat)

·      Fungsi

Untuk menyelanggarakan tugas pokok itu Koramil mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

§  Fungsi Utama

Ø  Pembinaan Teritorial

Ø  Perlawanan Rakyat

§  Fungsi Organik Militer

Ø  Aspek Medan

Ø  Hansip-Wanra dan peran serta masyarakat dalam bela negara

Ø  Logistik Wilayah

Ø  Keamanan dan Ketahanan Wilayah

§  Fungsi Organik pembinaan

Ø  Perencanaan

Ø  Pelaksanaan

Ø  Pengendalian dan pengawasan

KORAMIL KEC. LOHBENER-INDRAMAYU DAN KEGIATAN GOTONG ROYONG

C. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ( POLSEK )

Kamu pasti tahu apa itu polisi. Mereka dapat ditemui di jalan raya, orang menyebutnya Polisi Lalu Lintas. Nah, untuk wilayah kecamatan kantor polisi yang ada di sana biasa disebut dengan Polsek.

Ø  TUPOKSI POLSEK

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v  Polsek menyelenggarakan fungsi:

1)      Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2)      Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;

3)      Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;

4)      Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;

5)      Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6)      Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;

7)      Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

8)      Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;

9)      Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan

10)  Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Ø  Unsur Pimpinan

1.     Kapolsek

Kapolsek bertugas:

1.      Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan

2.      Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2.    Wakapolsek

  Wakapolsek bertugas:

1.    Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, Mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;

2.    Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan

3.    Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

1.      Unsur Pengawas

2.      Unit Provos

3.      Unit Provos bertugas

4.      melaksanakan pembinaan disiplin,

5.      pemeliharaan ketertiban, termasuk

6.      pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;

Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;

1.      penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek;

2.      pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;

3.      pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan

4.      pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan;

Unit Provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira:

a)      Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian; dan

b)      Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan

Ø  Sium

Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

Sium menyelenggarakan fungsi:

a)      perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek;

b)      pelayanan administrasi personel dan sarpras;

c)      pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan

d)      perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;

Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a)      Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras;

b)      Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan markas di lingkungan Polsek; dan

c)      Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

Ø  Sikum

Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

Sikum menyelenggarakan fungsi:

a)      pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya;

b)      pemberian pendapat dan saran hukum; dan

c)      penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

Sikum dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1.      Sub Seksi Bantuan Hukum (Subsibankum), yang bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya; dan

2.      Sub Seksi Penerapan Hukum (Subsirapkum), yang bertugas memberikan pendapat dan saran hukum, pembinaan serta penyuluhan hukum.

Ø  Sihumas

Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

Sihumas menyelenggarakan fungsi:

1.      pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek; dan

2.      pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

Sihumas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1.      Sub Seksi Dokumentasi dan Peliputan (Subsidokliput), yang bertugas mendokumentasikan dan meliput informasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

2.      Sub Seksi Publikasi (Subsipublikasi), yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polsek.

·           Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Ø  SPKT

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

SPKT menyelenggarakan fungsi:

1.      Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;

2.      Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;

3.      Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);

4.      pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5.      Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

Ø  Unitintelkam

Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan;

Unitintelkam menyelenggarakan fungsi:

A.      Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek;

B.      Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

C.      Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;

D.     Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;

E.      Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan

F.       Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

KANTOR POLSEK BALONGAN – INDRAMAYU

KEGIATAN POLSEK BALONGAN

Dengan demikian, sistem pemerintahan kecamatan memiliki beberapa perangkat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh seorang camat. Selain ketiga unsur tersebut, ada beberapa lembaga yang dinamakan seksi atau bagian untuk menjalankan pemerintahan di wilayah kecamatan. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin oleh seorang kepala seksi/kepala bagian yang bertanggung jawab kepada camat dengan koordinasi sekretaris kecamatan. Semua bagian atau seksi yang ada pada pemerintahan di kecamatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah susunan pemerintahan kecamatan berikut.

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan menganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Dari berbagai kejadian (in-stabilisasi) tersebut yang menjadi pemicu terjadinya tindakan dekonstruktif adalah masalah etnis dan politik yang mengorbankan sebagian besar masyarakat yang tidak bersalah/tidak tahu menahu dengan pokok permasalahan.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas kamtibmas dari Polisi Resort (Polres) setempat. Wilayah hukum Polsek adalah di daerah kecamatan dan atau gabungan beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Bathin III Ulu yang memiliki satu Polsek berkedudukan di Kecamatan Rantau Pandan.

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan. Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan Penegakan Hukum (law enforcement). Dalam perkembangannya, tanggung-jawab “Pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan bahkan ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (to support) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (to control).

Dari pengamatan Peneliti pada dua kecamatan tersebut di atas, nampak adanya kejadian-kejadian yang nyata-nyata telah meresahkan tatanan kehidupan masyarakat, seperti tindak kriminal (perkelahian, pencurian, pemerkosaan, dan kenakalan remaja), dan masalah perdata mengenai sengketa harta benda serta beberapa perselisihan dan perbedaan pendapat yang dapat mengancam Kamtibmas. Untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam Kamtibmas, maka kesiapan dan tindakan cepat dari Polsek sangat dituntut ada atau tidak adanya informasi dari masyarakat sebagai mitra polisi dalam menciptakan dan meningkatkan Kamtibmas. Oleh karenanya, maka sesuai doktrinnya bahwa polisi harus melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional dengan mengedepankan integritas yang tinggi.

Dalam melaksanakan tugas Kamtibmas di Kecamatan, Polsek dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan unsur Muspika (Musyawaran Pimpinan Kecamatan) terdiri dari Camat, Koramil, dan Kapolsek. Muspika sangat penting, karena berkaitan dengan keseimbangan kestabilan politik, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang di tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV

Simpulan

1.    Desa dan kelurahan merupakan lembaga pemerintahan paling bawah.

2.    Desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

3.    Kepala desa dipilih oleh dan dari rakyatnya di daerah tersebut. Masa

jabatannya selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali sekali saja masa

pemilihan berikutnya. Adapun lurah dipilih melalui proses pemilihan lurah

oleh anggota masyarakatnya dan masa jabatannya selama 5 (lima) tahun.

4.    Perangkat desa membantu kepala desa di dalam sistem pemerintahan

desa, dan dapat terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur

wilayah.

5.    Desa dan kelurahan merupakan lembaga pemerintahan yang setingkat.

Hanya saja kelurahan terdapat di kota madya sedangkan desa terdapat

di kabupaten.

6.    Wilayah kecamatan memimpin beberapa desa dan/atau kelurahan.

7.    Kecamatan dipimpin oleh seorang camat.

8.    Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah

kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan

teknis camat.

Istilah -  Istilah

1.         perangkat desa : petugas-petugas yang merupakan bagian dari

pemerintahan desa

2.         pemuka masyarakat : orang yang menjadi pemimpin atau yang dipercaya di suatu masyarakat ketika

3.         memberikan pendapat, nasihat, anjuran, atas suatu masalah yang ada di masyarakat tersebut

4.         aspirasi : harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang

5.             dilimpahkan : sesuatu yang diberikan atau dipindahkan

Kliping News Editions

Kasus Kepala desa

Kepala desa Mendapat Penghargaan

Kegiatan Pemerintahan desa

Situasi pemilihan Kepala desa

Kasus pelanggaran PILGUB oknum pegawai camat

Camat berprestasi

v                                                   DAFTAR PUSTAKA

§  Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2006, Depdiknas, Jakarta.

§  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, 2001, Balai Pustaka,Jakarta.

§  System Pemerintahan Indonesia, Oleh Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH. Dan Christine S.T. Kansil, M.H, 2003, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

§  Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia, Oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat, 2004, Penerbit Penerbit Djambatan, Jakarta.

§  Hokum Tatanegara, Kewarganegaraan Dan Hak Azasi Manusia Oleh B. Restu Cipto Handoyo, SH, M.H, 2003, Penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta.

§  Buku Pintar Indonesia, Oleh Edi Sigar, 2003, Penerbit Pustaka Delapratasa, Jakarta

§  Undang – Undang Dasar 1945 ( Amandemen MPR ), 2003, Tim Redaksi, Penerbit Restu Agung, Jakarta.

§  Kamus Istilah Pendidikan Umum, Oleh M. Sastrapradja, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

§  Atlas Indonesia Dan Dunia, Oleh Achmad Chaldun, 2003, Penerbit Karya Pembina Swajaya, Surabaya.

§  Atlas Indonesia, Dunia Dan Budayanya, Mas Ud Thoyyib, 1995, Penerbit. C.V. Tarity Samudra Berlian, Jakarta.

§  Atlas Indonesia dan sekitarnya, 2003, penerbit UD. Mayasari, solo.

§  Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

§  UU Nomor 40 Th 2009 tentang Kepemudaan

§  Rujukan: http://www.4skripsi.com/skripsi-administrasi/peranan-kepolisian-sektor-dalam-meningkatkan-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat-studi-di-kecamatan-rantau-pandan-dan-kecamatan-bathin-iii-ulu-kabupaten-bungo.html#ixzz2KRB2kWJe